Daftar Pasang Baru Indihome

Ranperda Desa Adat, Potensi Konflik Desa Adat Dengan Desa Dinas

Nyoman Budi Wirayadnya, ST
REDAKSIBALI.COM- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Desa Adat yang beredar sekarang cenderung akan membuat dualisme desa di Bali, bukan dualitas desa.

Demikian disampaikan Nyoman Budi Wirayadnya, kepada redaksibali.com. hari Kamis (21/3) setelah ia mencermati Ranperda  Tentang Desa Adat  yang  saat ini ramai diperbincangkan.


Dalam konsiderannya Ranperda Desa Adat yang ada sekarang menjadikan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bahan rujukan. Namun menurut Budi Wirayadnya  tidak jelas pasal mana dari UU Desa ini yang dijadikan rujuan.

“Memang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 poin c disebutkan pengaturan desa bertujuan melestarikan dan memajukan tradisi dan budaya masyarakat desa, Namun itu harus dilihat secara utuh sebagai pengaturan desa, dimana saat ini Bali sudah mendaftar ‘desa dinas’ sebagai desa. Bila dulu Desa adat yang didaftarkan sebagai desa maka desa adatlah yang akan disebut desa. Poin itu tidak bisa diartikan sebagai rujukan membentuk desa lagi, karena belum ada klausul yang membenarkan terbentuknya dua jenis desa" terang Budi Wirayadnya  
yang juga  penggiat desa di Denpasar ini.

Lebih lanjut Budi Wirayadnya menjelaskan selama ini desa juga sudah diberikan kewenangan hak berdasarkan asal-usul, "Dan sekali lagi mesti diingat, desa yang dimaksud itu desa yang sudah didaftarkan dan tercatat di kementrian desa dan kementrian dalam negeri yakni ‘desa dinas',’'kata Budi Wirayadnya

"Kewenangan hak berdasarkan asal usul yang dimiliki oleh desa dinas akan berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa adat, dan dalam Undang Undang Desa beserta turunannya peraturan menteri dalam negeri nomer 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa secara jelas mengatur bahwa Lembaga Adat Desa di bawah Desa Dinas"  sambung Budi Wirayadnya .

Budi Wiraydnya mengingatkan banyak hal yang akan berbenturan antara Desa Dinas dan Desa Adat, terutama dalam hal asset yang ada. "Inilah potensi konflik yang jelas jelas didepan kita..jangan sampai semua saling 'megarang'," katanya

"Saya harapkan perlu kajian lebih mendalam dalam penyusunan Ranperda Desa Adat ini sehingga desa dinas dan desa adat di Bali berjalan harmonis seperti sekarang ini" kata Budi Wirayadnya menutup perbincangan (GR)


Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya