Daftar Pasang Baru Indihome

Serikat Tani Suka Makmur Anggap Pergub 99/2018 Ibarat Micin dan Jauh Panggang dari Api

Acara selamatan kantor dan diskusi dengan tema: Percepatan Pembaruan Agraria Bali, disela acara Deklarasi Serikat Tani Suka Makmur (STMS) di Pemuteran, Buleleng, hari kamis (21/3)
REDAKSIBALI.COM -  Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dianggap strategis dan bertujuan untuk menjadi panduan dalam memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran produk petani, nelayan dan berikut produk olahannya. 

Namun bagi para petani, nelayan dan rakyat tak bertanah, mengibaratkan Pergub ini layaknya penyedap rasa (micin), dan jauh panggang dari api. Dalam artian hanya dipermukaan dan tidak menyentuh akar masalah, terkait dengan ketimpangan dan ketidak adilan dalam penguasaan (asset) dan kesempatan usaha (akses).

Hal ini mengedepan dalam diskusi dengan tema: Percepatan Pembaruan Agraria Bali, disela acara Deklarasi Serikat Tani Suka Makmur (STMS), dan selamatan kantor, Kamis, 21/3 di Pemuteran, Buleleng

Diskusi yang di pandu Ketua STSM, M. Razid, berangkat dari sejumlah pertanyaan anggota, berikut kawan perjuangan di desa lain. Dalam diskusi terungkap perlunya Pergub di hubungkan dengan pelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Menteri ATR/ Kepala BPN, untuk tingkat Pusat, Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/ Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Ngurah Karyadi, selaku penasehat STSM berharap, GTRA Provinsi dan Kabupaten/ kota di Bali segera terbentuk dalam percepatan Reforma Agraria (RA). Sejumlah inisiatif sudah dilakukan, mulai dari sosialisasi Perpres 86/2018, berikut Permen ATR/BPN, serta pelibatan kepala desa dan warga konflik/sengketa pertanahan dan penyangga hutan.

Ngurah menegaskan, Gubernur terpilih membangkitkan (kembali) visi-misi Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) untuk Bali, yang gagal di masa akhir Bung Karno karena 'kudeta merangkak' Jendral Soeharto. Reforma Agraria, atau landreform menjadi pondasi konsep PNSB.

Menurut Ngurah Karyadi, di tingkat nasional, RA merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut dituangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) tahun 2014-2019.

“Selain itu, Reforma Agraria juga sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 33. Reforma Agraria juga selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Juga telah diamanatkan melalui TAP MPR XI/2001," tandas Ngurah.

Sementara itu, Pakar dan Penasihat KPA Bali, Agus Samijaya, SH., MH., mengartikan Reforma Agraria sebagai suatu upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam rangka mencapai kepastian hukum serta keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Menurutnya ada dua pendekatan dalam Reforma Agraria yakni Asset Reform dan Access Reform. Saat ini, Pelaksanaan Reforma Agraria memiliki target yang harus diselesaikan sebesar 9 juta hektar, yang terdiri dari 4,5 juta hektare legalisasi aset dan 4,5 juta hektare redistribusi tanah.

Samijaya menjabarkan lebih detail bahwa untuk legalisasi aset terdiri dari 0,6 juta hektar lahan transmigrasi dan 3,9 juta hektar lahan milik masyarakat. Sedangkan untuk redistribusi tanah terdiri dari 0,4 juta hektar HGU yang tidak diperpanjang atau diperbarui dan tidak digunakan atau dimanfaatkan atau tanah terlantar dan tanah negara lainnya serta 4,1 juta hektare berasal dari pelepasan kawasan hutan. Untuk di Bali sendiri bisa dimulai dari Pemuteran, Sumber Klampok, Gilimanuk dan sejumlah desa penyangga hutan di Bali.

"Apapun, penyelenggaraan Reforma Agraria merupakan program bersama kita, dalam mengurangi/mencegah ketidak-adilan dan penindasan petani, nelayan dan rakyat lainya. Memang pelaksana teknis dari Reforma Agraria ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tapi, dalam pelaksanaanya hal ini juga melibatkan Kementerian lain, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, serta partisipasi rakyat," tandas Agus Samijaya. (GR.kr)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya