Daftar Pasang Baru Indihome

Komitmen Kepala Daerah Sangat Penting dalam Mendukung Program JKN



The Indonesian Institute (TII), dalam rangka memperingati 20 tahun lebih penyelenggaraan otonomi daerah, mengadakan penelitian terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di era otonomi daerah. Hal ini berangkat dari kondisi yang dialami oleh Indonesia saat ini, yang sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam.

Berdasarkan kajian kebijakan yang TII lakukan, terdapat dinamika penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional selama era otonomi daerah. Dinamika ini terjadi sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang SJSN (UU SJSN) dan Undang-Undang BPJS (UU BPJS).

Sebelum lahirnya kedua undang-undang tersebut, penyelenggaraan jaminan kesehatan di desentralisasikan kepada pemerintah daerah. Konsekuensinya adalah pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota membentuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Karakteristik Jamkesda setiap daerah berbeda. Perbedaan itu meliputi pengelolaan, manfaat, dan penerima bantuan iuran. Selain itu, faktor keuangan daerah turut menjadi andil perbedaan penyelenggaraan jaminan kesehatan di setiap daerah.

Namun, sejak lahirnya UU SJSN dan UU BPJS, penyelenggaraan jaminan kesehatan kembali bersifat sentralistik. Inisiatif pengembangan sistem jaminan sosial yang dahulu ada di setiap daerah sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berangsur menghilang dan melebur kedalam sistem JKN.

Peran Pemda kemudian diletakkan pada dukungan penuh mereka terhadap program strategis nasional dalam bentuk integrasi Jamkesda ke JKN dan mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan yang didaftarkan daerah. 

Di sisi lain, masih ada ruang bagi Pemda untuk melakukan inisiatif kebijakan jaminan kesehatan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Terlebih, dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 007/PUU-III/2005 yang membatalkan Pasal  5 ayat (2), (3), dan (4) tentang konstitusionalitas BPJS dan UU terkait Pemerintahan Daerah dan kewajiban Pemda dalam mengembangkan sistem jaminan sosial.

Saat ini, salah satu persoalan yang mengemuka ialah terkait dengan persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan. Menurut kami, adanya defisit anggaran BPJS tidak dapat dilepaskan oleh tidak maksimalnya peran pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan JKN tersebut.

Temuan dalam kajian kebijakan TII juga menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah menjadi salah satu kunci kesuksesan program JKN. Komitmen yang dimaksud antara lain:

Pertama, integrasi jamkesda ke jamkesmas. Masih banyak kepala daerah yang membuat program jaminan kesehatan sendiri. Tidak diintegrasikan ke jaminan kesehatan nasional. Hal ini terjadi karena kepala daerah ingin menunjukkan diri sebagai pemimpin yang populis dimata rakyatnya. Namun, eksesnya ialah jumlah kepersertaan JKN tidak bisa maksimal. Akhirnya Universal Health Coverage (UHC) yang diperjuangkan oleh pemerintah pusat tidak bisa tercapai secara cepat.

Kedua, kepala daerah harus berkomitmen agar pembayaran iuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan JKN berjalan tepat waktu dan tidak munggak hutang kepada BPJS. Hal ini penting dilakukan agar penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ataupun Rumah Sakit Swasta di daerahnya dapat memberikan pelayanan terbarik kepada warganya.

Dengan demikian, otonomi daerah yang kita perjuangkan lebih dari 20 tahun silam, dapat diartikan pemerintah daerah tidak hanya bebas mengurus rumah tangganya sendiri. Pemda juga bertanggung jawab atas urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.


Fadel Basrianto
Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute

Arfianto Purbolaksono
Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute
Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya