Komunitas Peduli Sampah Bali Sayangkan ADUPI Gugat Pergub 97/ 2018 ke MA

Komunitas Peduli Sampah Bali, Gede Robi 'Navicula' (paling kanan), Surya Anaya (tengah) dan Putu Evie Suyadnyani (paling kiri) memaparkan kondisi sampah plastik di Bali saat ketemu awak media hari Sabtu (25/5) di Kubu Kopi , Denpasar

REDAKSIBALI.COM - Komunitas Peduli Sampah Bali (KPS Bali), sebuah koalisi organisasi dan individu yang concern terhadap sampah menyayangkan adanya gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan sampah Plastik Sekali Pakai.

KPS Bali yang terdiri dari organisasi seperti Trash Hero, Balifokus, PPLH Bali, Kopernik, Navicula, dan beberapa organisasi lainnya beranggapan keberlangsungan Peraturan Gubernur tersebut sedang dalam bahaya. Sekelompok pengusaha plastik dan daur ulang, yaitu Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) telah melayangkan permohonan uji materi pembatasan pemanfaatan plastik tersebut ke MA.

Hal itu terungkap saat Komunitas Peduli Sampah Bali bertemu awak media hari Sabtu (25/5) di Denpasar

“Kita bukannya tidak mendukung daur ulang atau kegiatan bersih-bersih. Ini harus tetap dilakukan, tapi kegiatan-kegiatan seperti ini adalah solusi di hilir, yang bukan merupakan solusi utama dan bukan solusi satu-satunya. Tindakan seperti ini sama saja dengan kita sibuk mengepel lantai yang basah sementara ember sudah meluap dan air keran masih tetap terbuka,” kata Gede Robi, aktivis KPS Bali yang juga vokalis Navicula.

“Kita perlu memikirkan solusi di daerah hulu, yaitu pengurangan, makanya Bali sudah mengambil langkah besar dengan adanya Perwali No 36/2018 dan Pergub No 97/2018 yang membatasi peredaran plastik sekali pakai. Langkah seperti ini adalah langkah tutup keran," lanjut Gede Robi

Sebagaiman diberitakan, tahun lalu, Pemerintah Provinsi Bali memperkenalkan larangan yang diberlakukan di seluruh pulau (Pergub) untuk penggunaan kantong plastik (tas kresek), sedotan plastik dan polystyrene, sedangkan pemerintah kabupaten Badung dan Kota Denpasar, masing-masing mengeluarkan peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik (Perbup dan Perwali).

KPS Bali melalui Putu Evie Suyadnyani berargumen Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan sampah Platik Sekali Pakai perlu dipertahankan.

“Selama lebih dari satu dekade, upaya-upaya untuk memperkuat pengelolaan sampah belum menghasilkan perkembangan yang berarti, sedangkan di saat yang sama jumlah sampah plastik di lautan tampaknya selalu bertambah. Kami masyarakat Bali, telah melihat bagaimana pelarangan tersebut memberikan manfaat yang jelas bagi pulau ini – kami tidak akan kembali,” kata Putu Evie Suyadnyani, aktivis KPS Bali yang juga ketua Trash Hero Kertalangu

KPS Bali juga melihat instrumen hukum yang membatasi penggunaan plastik ini merupakan bagian dari gelombang larangan serupa yang menyebar di beberapa kota di Indonesia dan seluruh dunia dari Rwanda hingga Hawaii. Paling sedikit 32 negara telah memberlakukan pelarangan kantong plastik, dan lebih banyak negara lagi sedang dalam proses menuju ke sana, untuk merespon polusi plastik yang semakin mengancam di seluruh dunia.

Menanggapi peninjauan secara hukum dari ADUPI ini, Surya Anaya dari yayasan Bali Fokus, yang juga Koordinator KPS Bali menyampaikan telah membuat sebuah petisi online yang mendukung peraturan yang telah dikeluarkan Pemda Bali terkait pembatasan penggunaan plastik. Menurut Surya Anaya, hingga Mei 2019, petisi ini telah didukung lebih dari 125,000 tanda tangan sebagai keprihatinan akan kembali maraknya polusi plastik di Bali.(GR)