Daftar Pasang Baru Indihome

Menuju Indonesia Inklusif Disabilitas, OHANA Tingkatkan Kapasitas Advokasi OPD

Peserta dan Narasumber Workshop Peningkatan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas: ‘Membangun Strategi Advokasi Dengan Menghubungkan Kerangka Hak Asasi Penyandang Disabilitas (CRPD), Agenda Pembangunan 2030/SDGs dan Agenda Pembangunan Kota/ Desa (NUA)’ berfoto bersama pada hari pertama pelaksanaan workshop hari Senin (17/6) di Hotel Vouk, Nusa Dua, Bali
REDAKSIBALI.COM - Indonesia kedepan harus lebih inklusif, memastikan setiap orang termasuk penyandang disabilitas dengan beragam kebutuhannya bisa diakomodir dalam berbagai program-program pemerintah dan sebaliknya program-program pemerintah juga lebih inklusif.

Hal itu diungkapkan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/ Bappenas. Dr. Vivi Yuliaswati, MSc kepada redaksibali.com di sela acara Workshop Peningkatan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas: ‘Membangun Strategi Advokasi Dengan Menghubungkan Kerangka Hak Asasi Penyandang Disabilitas (CRPD), Agenda Pembangunan 2030/SDGs dan Agenda Pembangunan Kota/ Desa’ hari Senin (17/6) di Hotel Vouk, Nusa Dua, Bali

“Dari sisi peraturan kita coba lengkapi, terutama untuk mengawal implementasi UU 8 tahun 2016 (tentang Penyandang Disabilitas, red) . Sekarang sedang disusun sekitar 8 RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sebagai turunan dari UU 8 tahun 2016. Selain kegiatan yang bersifat afirmasi, program-program pemerintah seperti bantuan juga sudah menyasar kelompok penyandang disabilitas. Pada DAK juga sudah ada DAK sosial untuk meningkatkan alat bantu misalnya. Tidak saja alat bantu untuk penyandang disabilitas fisik, tetapi juga untuk netra dan lain sebagainya, karena kebutuhan sangat beragam, termasuk juga untuk penguatan kapasitas di pemerintahan daerah supaya lebih inklusif,” kata Vivi Yuliaswati menjelaskan program pemerintah terkait pengarusutamaan Penyandang Disabilitas.

Vivi Yuliaswati berharap kota-kota besar di Indonesia bisa memiliki layanan publik yang lebih inklusif sebagai mana sudah mulai dilakukan di Jakarta dengan sarana transportasinya yang sudah mulai akses.

“Kalau penyandang disabilitas sudah berani melangkah sendiri keluar, bisa bekerja dan pada akhirnya bisa mandiri tentunya secara ekonimi kita bisa maju bersama-sama” lanjut Vivi Yuliaswati yang dalam acara worksop memaparkan topik terkait ‘Disabilitas dalam RPJM 2020 -2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.'

Senada dengan Vivi Yuliaswati, Senior Deputy V untuk Analisis dan Pengawasan Isu Strategis Pada Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staff Kepresidenan Ifdal Kasim, SH, LLM juga menyatakan kedepan pemerintah fokus untuk menyelesaikan 7 RPP yang menjadi mandat UU Penyandang Disabilitas.

"Belum rampungnya 7 RPP ini menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak kelompok Penyandang Disabilitas, baik ditingkat nasional maupun di daerah. Daerah memiliki hambatan karena dalam membuat kebijakan Pemda belum punya cantolan hukumnya. Kalau ada RPP ini, Pemda akan lebih mudah menterjemahkan beberapa hak yang terkait dalam perbuatan perencanaan pembangunan yang berimplikasi dengan Penyandang Disabilitas misalnya. Demikian pula RPP terkait akomodasi, Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum, ketenagakerjaan, kesejahteraan, pendidikan dan seterusnya perlu penerjemahan lebih gamblang dalam RPP," kata Ifdal Kasim yang dalam workshop memaparkan topik  ‘Produk-produk Hukum tentang Isu-isu Disabilitas’.

Ifdal Kasim juga menjelaskan selain menyiapkan legal basic berupa RPP, pemerintah juga menyiapkan perencanaan sosial dalam bentuk pembangunan inklusif. Program-progam sosial yang tercantum dalam pembangunan berkelanjutan salah satu tujuannya adalah agar ‘tidak seorang pun yang tertinggal’ merupakan aspek hak asasi manusia terutama kelompok rentan dalam pembangunan termasuk di dalamnya kelompok difabel ini.

“Oleh karena itu untuk memastikan pelaksanaan SDGs ini pemerintah membuat pembangunan yang berwatak inklusif (inklusifitas pembangunan) sehingga mampu menampung kebutuhan-kebutuhan khusus dari difabel ini, termasuk juga soal penganggarannya menjadi prioritas yang tersebar di berbagai kementerian” sambung Ifdal Kasim yang juga mantan komisioner Komnas HAM periode 2007-2012

Ifdal Kasim berharap RPP ini bisa disahkan sebelum pemerintahan sekarang berakhir yakni pada bulan Oktober nanti. 'Termasuk RPP berkenaan dengan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas. Karena komisi ini sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan UU ini" jelas Ifdal Kasim

Workshop yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 17-19 Juni diselenggarakan oleh Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) bekerjasama dengan Ford Foundation dan Kementerian Dalam Negeri. Peserta workshop meliputi perwakilan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan oraganisasi masyarakat sipil (CSO) dari 6 (enam) propinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat

Perkumpulan OHANA merupakan organisasi berbasis hak penyandang disabilitas yang terus mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas khususnya perempuan, anak-anak dan pemuda dengan disabilitas; serta melakukan advokasi kebijakan untuk mencapai hak dan akses yang setara di semua sektor pembangunan di Indonesia.

OHANA yang berpusat di Yogyakarta memiliki misi mempromosikan keadilan sosial dan persamaan hak serta kesempatan para penyandang disabilitas serta mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dengan disabilitas dalam pengambilan keputusan.


Risnawati Utami, SH, MS/ IHPM aktivis dan pendiri OHANA menyatakan workshop diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan tingkat partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD). Selain itu tujuan workshop juga untuk meningkatkan kapasitas advokasi termasuk membuat strategi advokasi bersama untuk wilayah Indonesia Timur mengingat akses informasi, keterlibatan OPD di Indonesia Timur masih sangat kurang, sementara gerakan advokasi disabilitas perlu terus dilakukan secara kolektif.

Risnawati Utami yang kini menjadi salah satu anggota Komite Hak Penyandang Disabilitas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (Committee on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD) periode 2019-2022 mendorong agar Pemerintah Daerah memiliki kepedulian dan komitmen politik mewujudkan pembangunan yang inklusif disabilitas dalam jangka panjang karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi tentang hak penyandang disabilitas melalui UU No 19 tahun 2011 dan UU 8 tahun 2016. 


“Selain itu Indonesia juga sudah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga NUA (New Urban Agenda) yang bersinggungan dengan goal ke 11 tujuan pembangunan berkelanjuta, sehingga tidak ada alasan pemerintah tidak melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam upaya perwujudkan pembangunan inklusif disabilitas secara menyeluruh," kata Risnawati Utami menjelaskan.

Risnawati Utami juga menegaskan bangunan inklusif disabilitas itu tidak costly (mahal). "Menurut penelitian terkini ketika negara mempekerjakan penyandang disablitas, meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan, negara jutru akan berinvestasi sebanyak 1 triliun dolar. Jadi ada pemasukan yang luar biasa, ada investasi. Jadi jangan dipikir kita menghabiskan banyak uang untuk pemberdayaan tapi justru pemberdayaan itu malah akan menghasilkan uang untuk negara ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," papar 
Risnawati Utami

Menurut Risnawati Utami, selama ini Pemerintah masih salah mengartikan kalau pembangunan disabilitas itu sangat mahal dan masih menganggap penyandang disabilitas sebagai obyek, sehingga penyandang disabilitas tidak dilibatkan mulai perencanaan sampai monitoring pembangunan.

“Ini tidak hanya kesalahan fatal Indonesia saja, hampir sebagian besar negara konsepnya seperti itu sehingga penyandang disabilitas hanya jadi belas kasihan, penyandang disabilitas dianggap tidak produktif, dan masih banyak stigma dan diskriminasi. Paradigma Pemerintah belum memiliki perspektif hak asasi manusia” katanya

Risnawati Utami mengingatkan dalam upaya peningkatan partisipasi penyandang disabilitas pemerintah harus paham tentang akomodasi yang layak. "Misalnya pemerintah harus menyediakan penerjemah bahasa isyarat ketika ada musyawarah pembangunan, transportasi (diantar jemput atau seperti apa), ini harus dibahas sampai detail untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas," pungkasnya
 (GR)


Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya