Daftar Pasang Baru Indihome

Pastikan Kasus Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Kelod Tidak Mandek, Setelah Datangi Kejaksaan, Mardika Temui BPKP

Nyoman Mardika
REDAKSIBALI.COM - Gerah dengan perkembangan kasus dugaan korupsi APBDes Dauh Puri Kelod yang masih jalan ditempat, Nyoman Mardika (warga Dauh Puri Kelod) bersama dengan Tim Hukum Manikaya Kauci mendatangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali di Renon, Denpasar pada Kamis (22/8).

Menurut Mardika sejak dirinya melaporkan kasus dugaan korupsi PBDes Dauh Puri Kelod ke Kejaksaan tanggal 7 Januari 2019 lalu, kasus ini tak kunjung menemui titik terang.

Sebelum menemui BPKP. hari Senin (19/8) lalu Mardika mendatangi Kejaksaan untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Di Kejaksaan Mardika memperoleh informasi kalau kerugian negara terkait kasus ini sedang dihitung BPKP.

Untuk itulah dirinya berinisiatif mendatangi BPKP untuk menanyakan hasil audit dugaan korupsi dana APBDes Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat.

“Tadi kami datangi BPKP, Kami datang untuk menanyakan SOP BPKP dalam proses pengauditan ketika proses penyerahan dari Kejari Denpasar ke BPKP,” ujar Mardika kepada redaksibali.com usai pertemuan

Mardika menjelaskan kedatangan ke BPKP tersebut diterima oleh Ngatno S.E. Mardika menceritakan sempat ada perdebatan dengan pihak BPKP yang dianggapnya menutup-nutupi terkait SOP. Meski begitu Mardika mendapat jawaban kalau BPKP tidak akan menghentikan kasus ini dan tidak ada intervensi politik.

Mardika juga mendapat jaminan kalau pemeriksaan masih berlanjut untuk mendalami penghitungan-penghitungan unsur kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana APBDes Desa Dauh Puri Klod ini.

“Saya nggak mau seperti kasus-kasus lain yang kemudian dihentikan. Ini bukan tidak percaya, berdasar pengalaman, biasanya kami dilempar kesana dan kesini,” ujar Mardika.

Pada Januari lalu kepada redaksibali.com Nyoman Mardika memaparkan ada indikasi tindak pidana korupsi di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar. Dalam APBDes 2017 terdapat SILPA mencapai 1,9 Milliar, namun setengahnya atau sekitar Rp 900an juta, dari dana SILPA tersebut tidak jelas keberadaanya.

Mardika beralasan melaporkan kasus ini ke kejaksaan agar desa dalam pengelolaan anggaran bisa memberikan sistem yang terbuka dan akuntabel. Dengan demikian akan terwujud good governance dan clean governance di desa.

Menurut informasi yang diperoleh redaksibali.com, terhadap kasus ini, sejak Juni lalu Kejari Denpasar sudah memeriksa saksi-saksi. Salah satunya mantan Perbekel Desa Dauh Puri Kelod, I Gusti Made Wira Namiartha (sekarang anggota DPRD Kota Denpasar). Bahkan, Jaksa Penyidik Kejari Denpasar juga sudah turun ke Kantor Desa Dauh Puri Kelod.

Namun demikian, sampai saat ini belum ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut.( GR)


baca juga
http://www.redaksibali.com/2019/01/900-juta-dana-silpa-desa-dauh-puri.html
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya