Daftar Pasang Baru Indihome

Songsong Pilkada Serentak 2020, Penyelenggara dan Pemda Gelar Rakor

REDAKSIBALI.COM - Meski indeks demokrasi Bali terbaik kedua di Indonesia setelah Jakarta, Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar demokrasi di Bali secara kualitas terus ditingkatkan. Peningkatan kualitas demokrasi yang gilirannya ikut memajukan mutu pembangunan  dapat dilakukan melalui sinergisitas dengan desa adat sebagai bagian unsur kearifan lokal Bali.

Hal ini disampaikannya Gubernur Koster saat memberi sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (1/8).

Khusus terkait penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Gubernur Koster mengatakan, secara substansi ada unsur-unsur yang perlu dibenahi agar makin berkualitas. Di samping pula terus mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat “Tentu saja kepentingan kita adalah tidak saja angka partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya tinggi. Yang berikutnya kita bangun adalah penyelenggaraannya yang lebih bagus secara keseluruhan,” ujarnya.

Selanjutnya ia mengajak penyelenggara pemilu agar memanfaatkan kearifan lokal yang bertujuan guna meningkatkan kualitas demokrasi di Bali. Misalnya dalam tata laksana di lapangan menyangkut pemasangan baliho, sosialisasi dan sebagainya dengan menggandeng desa adat untuk menciptakan Pilkada yang tertib. “Gunakan kearifan lokal kita di Bali untuk menyatukan, untuk menumbuhkan semangat berdemokrasi,” tegas Gubernur.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Gubernur Koster merancang pemberian reward berupa program kepada desa yang tingkat partisipasi pemilihnya tinggi. Dengan begitu ia berharap, tingkat partisipasi pemilih akan mampu mencapai angka 85 persen, sehingga kualitas pemilu juga ikut membaik.  “Nanti semua target KPU kabupaten/kota minimum 85 (persen),” sebutnya.

Hal tersebut lanjut dia dimungkinkan dengan pola sosialisasi yang mensinergikan antara desa dinas dengan desa adat. Bahkan menurutnya pola ini mampu menekan biaya pemilu. Misalnya dengan melakukan sosialisasi dalam forum sangkep.

Penggunaan anggaran yang rasional, efektif dan efisien sekaligus menjadi pesan Gubernur Koster kepada penyelenggara pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang baik. Bukan pemimpin karena politik uang.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam Rakor menyampaikan  Pilkada  serentak yang pemungutan suaranya direncanakan tanggal 23 September 2020 akan berlangusung di enam kabupaten kota di Bali. Yakni di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. 

Pilkada serentak di enam Kabupaten Kota ini diperkirakan menghabiskan dana  penyelenggaran  oleh KPU Kabupaten Kota  sekitar 171.704.444.994 rupiah yang sumber pendanaannya berasal dari APBD masing-masing  Kabupaten Kota.

Dewa Lidartawan menyampaikan Kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada dari KPU Kota Denpasar sebesar 25 milyar, Kabupaten Tabanan 25.010.989.550, Kabupaten Jembrana 18.941.433.200, Kabupaten Bangli 21.451.924.781 dan Kabupaten Karangasem sebesar 32.096.631.760. 

Dewa Lidartawan berharap penyusunan dan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait Pilkada ini sudah ditandatangani semua Pihak paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.

Sementara itu Bawaslu Bali  yang diwakili  anggotanya Wayan Wirka menyampaikan kebutuhan anggaran Bawaslu di Kota Denpasar sebesar 7.350.449.071, Kabupaten  Badung 8.637.550.000, Kabupaten Tabanan 11.546.539.309, Kabupaten Jembrana 7.13.179.089, Kabupaten Bangli 6.932.078.057 dan Kabupaten Karangasem  9.457.570.829. Secara keseluruhan kebutuhan anggaran Bawaslu mencapai 51 milyar.

Terkait penganggaran Pilkada dalam APBD ini, KPU Bali secara khusus meminta  Gubernur bisa memberikan perhatian pada Kabupaten Karangasem dan Bawaslu Bali juga menambahkan agar Gubernur bisa memberi perhatian pada Kabupaten Jembrana (GR)



Share on Google Plus

About Ngakan Made Giriyasa

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya