Daftar Pasang Baru Indihome

Peringati Hari Tani Nasional, KPA Bali Cari Jalan Keluar Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Bali saat menggelar konfrensi pers menyambut hari Tani Nasional di Kubu Kopi, Denpasar, hari Rabu (18/9). Dari kanan ke kiri: Ni Made Indrawati, Agus Samijaya, SH, MH, Nyoman Mardika dan Wayan Karyasa
REDAKSIBALI-COM - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Bali menilai bahwa Hari Tani Nasional yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 24 September di Dusun Sendang Pasir, Pemuteran, Gerokgak-Kabupaten Buleleng merupakan hari yang sangat penting bagi petani penggarap dan pemerintah dalam upaya bersama-sama mencari solusi damai.


Jalan dialog atau diskusi terbuka antara unsur pemerintah dan perwakilan serikat tani atau perwakilan masyarakat petani penggarap adalah untuk mencari jalan keluar percepatan penyelesaian konflik agraria, dalam rangka melaksanakan reforma agraria sejati yang mengacu pada Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan ketentuan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria, dengan lebih mengedepankan kepentingan petani penggarap daripada kepentingan lainnya termasuk investor.

Hal itu disampaikan Koordinator wilayah KPA Bali Ni Made Indrawati saat konferensi pers menyambut Hari Tani Nasional di Kubu Kopi, Denpasar, hari Rabu (18/9).

Indrawati menjelaskan di Provinsi Bali konflik agraria terjadi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar dan terakhir ada laporan terjadi di Jatiluwih Tabanan

"Konflik agraria di tiga kabupaten ini sudah terjadi sangat lama, antara 15 sampai 30 tahun. Masyarakat di lokasi konflik harus bolak balik mendatangi kantor pemerintah untuk memperjuangkan hak milik atas tanah yang telah dikuasai dan ditempati mereka secara turun temurun. Berbagai dialog dan pertemuan telah dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah, tetapi hasilnya nihil dan hanya wacana belaka," kata Indrawati.

Menurut Indrawati Potensi objek reforma agraria yang dapat ditindaklanjuti oleh segenap pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Bali adalah seluas 997,01 hektar, tersebar di 3 Kabupaten yakni Buleleng, Gianyar dan Klungkung.

Lokasi-lokasi yang terkonsolidasikan dalam LPRA diusulkan petani di Bali, tidak semata-mata lokasi konflik agraria. Lebih dari itu dalam LPRA lokasi-lokasi tersebut sudah terorganisir dengan baik, petani telah menggarap secara penuh, terdapat data subjek-objek Reforma Agraria yang lengkap dan valid serta mendapat dukungan dari Pemda.

Indrawati menceritakan pada tanggal 29 Juni 2018 sudah terdapat kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah dengan petani di Bali untuk percepatan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Buleleng. Di lokasi lain yakni Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, pada tanggal 5 Desember 2018 Pemprov Bali dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah melakukan tinjauan lapangan atas objek lahan HGU terlantar PT.Margarana

Perkembangan terbaru, pada tanggal 4 Juli 2019, KPA wilayah Bali bekerjasama dengan Kantor Willayah BPN Provinsi Bali melaksanakan Percepatan Peryelesaian Konflik Pertanahan dalam Kerangka Reforma Agraria di Provinsi Bali

Indrawati sebagai koordinator KPA Wilayah Bali juga telah menyerahkan data lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) di Provisinsi Bali kepada Kepala BPN Provinsi Bali seluas 997,01 hektar dengan jumlah penggarap 1.465 KK yang berada d 6 lokasi, 5 lokasi non-hutan seluas 914 hektar, dengan jumlah penggarap 1.358 KK, dan 1 lokasi dalam kawasan hutan seluas 83,01 Hektar, dengan jumlah penggarap 107 KK.

Wayan Karyasa perwakilan petani Selasih menceritakan perkembangan konflik agraria terbaru yang terjadi di Dusun Selasih, Desa Puhu, kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Berdasarkan ceritanya sumber ekonomi masyarakat penggarap terancam hilang karena kebun-kebun pisang petani penggarap diterabas secara sepihak oleh tenaga pengaman dari PT Ubud Resort Duta Development. Adapun kebun pisang yang telah diterabas paksa oleh tenaga pengaman PT Ubud Resort Duta Development, berdasarkan data yang telah dihimpun oleh petani penggarap seluas kira-kira 25 Ha, dan jika dihitung kerugian materi yang dialami oleh petanl penggarap adalah sebesar Rp.300 juta dalam sekali panen.

Penasehat KPA Wilayah Bali, Agus Samijaya, SH.MH menyampaikan belum terselesaikannya konflik agraria karena belum ada satu frekwensi antara Perintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik agraria.

Pemerintahan Jokowi sudah ada kemajuan dalam penyelesaian konflik agraria namun terkendala di daerah karena ada conflict of interes pejabat di bawah. Salah satunya gugus tugas yang diketuai gubernur berpotensi menimbulkan conflict of interest.

Dalam pertemuan yang dipandu Nyoman Mardika, Agus Samijaya juga menyampaikan selain karena belum ada konsep penyelesaian konflik agraria yang menguntungkan petani, undang-undang yang lahir pasca Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara substansif masih ada konflik norma dengan UU PA. Apa lagi RUU Pertanahan yang baru, sangat mundur dan cenderung menimbulkan konflik baru karena RUU ini lebih pro investor.

Agus Samijaya menyarankan perlunya reformasi hukum dengan membentuk Peradilan Agraria. Menurutnya, konflik agraria bersifat multi dimensional sehingga tidak lagi diurus di pengadilan umum.(GR)

Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya