Daftar Pasang Baru Indihome

Peneliti LIPI Rekomendasikan Skema Pemilu Serentak 'Lima Kotak' Perlu Ditinjau Ulang

REDAKSIBALI.COM - Salah satu agenda pertama reformasi adalah pemilu yang dipercepat dengan berbagai perubahan, terutama peserta dan penyelenggara pemilu. Pemilu 1999 berlangsung jauh lebih demokratis dibandingkan pemilu-pemilu selama era Orde Baru. Sejak 2004 presiden dan wakil presiden bahkan dipilih secara langsung, diikuti Pemilukada langsung pada 2005. 

Pada 2019 untuk pertama kalinya pemilu menggunakan skema pemilu serentak untuk memilih: (1) presiden-wakil presiden; (2) anggota DPR-RI; (3) anggota DPD-RI; (4) anggota DPRD provinsi; (5) anggota DPRD kabupaten/kota. 

Berdasarkan Naskah Akademik RUU Pemilihan Umum (disahkan sebagai UU No. 7/2017), pemilu serentak diharapkan dapat menciptakan pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif karena paralelnya dukungan di parlemen dengan presiden terpilih akibat berlakunya coattail effect pilpres terhadap pileg.

Pemerintahan yang stabil dan efektif ini, sangat dibutuhkan untuk mengantarkan proses transisi menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Naskah Akademik juga mengasumsikan bahwa pemilu serentak akan memberikan ruang yang lebih besar kepada pemilih untuk memilih secara cerdas

Apakah Pemilu Serentak 2019 benar-benar dapat mencapai dua tujuan pokok tersebut yakni pemerintahan yang stabil dan efektif serta pemilih yang cerdas dan mengantarkan kita mendekat pada demokrasi yang semakin terkonsolidasi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)menyelenggarakan Survei yang 
bertajuk Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Survei dilakukan melalui dua kegiatan yakni survey  publik dan Survei elite atau tokoh. 

Survey publik pengambilan datanya dilakukan dari tanggal 27 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 dengan mengambil sampel 1.500 responden yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah untuk diwawancarai. Peneliti mengklaim dengan jumlah reponden sebanyak itu margin of error (MoE) sebesar ±2,53% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sedangkan untuk survey tokoh, responden survei berjumlah 119 orang yang dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan tim peneliti bahwa yang bersangkutan kompeten untuk mewakili kalangan tokoh dari masing-masing kategori yang telah ditentukan. 

Pengumpulan data survei tokoh dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan enumerator dari tim peneliti dengan instrumen kuesioner. Pengumpulan data survey tokoh dilakukan pada 27 Juni sampai dengan 8 Agustus 2019

Oleh LIPI Hasil survey kemudian dikeluarkan tanggal 28 Agustus lalu dalam bentuk rilis Temuan Survey 1. Evaluasi terhadap proses Pemilu Serentak 2019, 2. Evaluasi dan dukungan publik terhadap demokras,i 3. Sikap terhadap kemajemukan dan beberapa isu bangsa.

Berikut isi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan oleh 
Wawan Ichwanuddin ,  Sarah Nuraini Siregar , Nyimas Latifah Letty Aziz Aisah Putri Budiatri,  Atika Nur Kusumaningtyas . Dian Aulia I Dini Suryani Khanisa ,  Pandu Yushina Adaba  dan Yusuf Maulana.


1. Skema pemilu serentak “lima kotak” perlu ditinjau ulang (diubah)

Skema ini terbukti tidak mendorong pemilih untuk memilih secara lebih rasional, yaitu menimbang cost dan benefit dari alternatif yang tersedia. Kontestasi pilpres yang jauh lebih dominan membuat kampanye pileg menjadi terpinggirkan atau kurang mendapatkan porsi yang proporsional, baik di sisi partai dan para calegnya maupun dari sisi pemilih. Terlebih pemilu kita masih diikuti oleh partai dalam jumlah yang banyak dan district magnitude yang besar juga.

Dengan jumlah partai dan caleg yang terlampau banyak di masing-masing lembar surat suara pemilu anggota DPR-RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, ditambah lembar surat suara DPD-RI dan Pilpres, sulit mengharapkan pemilih dapat melakukan hal tersebut, bahkan dalam level yang relatif terbatas sekalipun. Efek ekor jas yang diharapkan terbentuk melalui penerapan skema pemilu serentak juga ternyata sangat terbatas.

Elektabilitas partai lebih banyak ditopang oleh faktor lain, termasuk kampanye caleg dalam mendulang suara bagi dirinya. Perubahan skema pemilu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembahasan perbaikan sistem pemilu, yang mencakup isu ambang batas, metode alokasi kursi, besaran daerah pemilihan, dsb.
2. Pemberantasan politik uang harus menjadi salah satu prioritas pembangunan integritas pemilu

Survei ini menemukan, politik uang menjadi hal yang umum/ banyak terjadi dalam Pemilu 2019. Responden dalam jumlah yang sangat signifikan secara terbuka mengakui bahwa dirinya, keluarganya, ataupun komunitasnya pernah pernah menerima pemberian dari kontestan pemilu. Hampir setengah responden juga menganggap hal tersebut sesuatu yang wajar, yang artinya cenderung akan membiarkan hal tersebut terjadi.

Menariknya, penilaian positif terhadap Pemilu 2019 sebagai pemilu yang bebas dan jurdil cukup tinggi. Demikian pula dengan penilaian terhadap lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Temuan ini menunjukkan indikasi bahwa sebagian pemilih mengecualikan problem politik uang dari penilaian terhadap integritas pemilu.

Dalam konteks pileg, pemilih yang cenderung permisif terhadap praktik politik uang ini bertemu dengan kontestan yang cenderung menghalalkan segala cara untuk menang (terpilih) dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang berlaku saat ini.

Kombinasi ini menjadi persoalan serius bagi integritas pemilu dan kualitas demokrasi, seperti maraknya korupsi karena biaya kontestasi menjadi sangat tinggi. 

Pembenahan pemilu harus mengatur bagaimana dana kampanye diperoleh dan dibelanjakan. Khusus terkait dengan pileg,pengaturan juga harus menjangkau para caleg yang faktanya adalah aktor yang paling berperan dalam kampanye pileg.

3. Kepercayaan publik kepada lembaga pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus dipulihkan.

Tingkat kepercayaan terhadap pers cukup rendah, terutama jika dibandingkan dengan temuan survei LIPI pada 2012 yang menempatkan pers sebagai salah satu lembaga yang paling dipercaya publik.

Hal ini tidak dapat dipisahkan dari konteks hoaks yang menyebar demikian masif selama penyelenggaraan pemilu. Meskipun dipercaya bahwa media sosial dan aplikasi chatting adalah platform yang paling banyak digunakan untuk penyebaran hoaks, publik mungkin melihat media mainstream tidak memainkan peran secara optimal untuk menjadi penyeimbang, terutama dalam menyediakan rujukan bagi publik untuk melakukan validasi terhadap informasi yang mereka terima.


Di satu sisi, media mainstream memang kesulitan menandingi kecepatan dan luasnya jangkauan media baru tersebut. Di sisi yang lain, seperti ditemukan dalam survei ini, sebagian media juga dianggap bersikap partisan di tengah keriuhan pemilu.(GR,rls)



Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya