Daftar Pasang Baru Indihome

Aktivis Lingukungan Berharap Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Tidak Berhenti pada Slogan



REDAKSIBALI.COM - Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Terkait terbitnya Pegub ini, 
Dewa Alit Setiarsa, aktivis lingkungan yang lama bergelut pada program dan isu persampahan menyatakan mendukung keluarnya Pergub ini.  Menurutnya kalau sampah dikelola mulai dari sumbernya atau mulai dari hulu maka yang akan terkirim ke TPA residunya saja. Hal ini tentu selain meringankan beban TPA juga akan memperpanjang umur TPA.
Dewa Alit Setiarsa
Dewa Alit Setiara berharap agar Pergub ini tidak berhenti menjadi slogan semata pemerintah daerah perlu menunjang  Pergub dengan kebijakan yang lebih nyata berupa edukasi pada masyarakat dan membuat program-program yang memperkuat bank sampah, TPS dan TPST 3R, dan lain sebagainya.

"Tanpa edukasi pada masyarakat dan tanpa program-program rill yang relevan dengan pengelolaan sampah, Pergub ini akan berhenti pada slogan dan kehilangan tajinya" kata Dewa Alit Setiara

Sebelumnya dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, hari Kamis (21/11), Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Peraturan Gubernur ini akan mempercepat upaya melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali beserta segala isinya di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Menurut Gubernur Koster, jumlah timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai 4,281 ton/hari. Dari jumlah tersebut, yang sudah bisa tertangani dengan baik sebanyak 2,061 ton/hari (48%). Dari sampah yang tertangani ini, hanya 4% (164 ton/hari) yang di daur ulang dan 1,897 ton/hari (44%) dibuang ke TPA. Adapun sampah yang belum tertangani dengan baik mencapai 2,220 ton/hari (52%). Sampah yang belum tertangani dengan baik ini ada yang dibakar (19%), dibuang ke lingkungan (22%), serta terbuang ke saluran air (11%).

“Oleh karena itu pola lama penanganan sampah, yaitu kumpul-angkut-buang harus kita ubah dengan mulai memilah dan mengolah sampah di sumber. Seyogyanya, siapa yang menghasilkan sampah dialah yang bertanggung jawab untuk mengelola atau mengolah sampah itu sampai selesai. Kalau kita yang menghasilkan sampah, masak orang lain yang disuruh mengurus sampah kita,” kata Koster

Ia menambahkan, sampah seyogyanya diselesaikan sedekat mungkin dengan sumber sampah, dan seminimal mungkin yang dibawa ke TPA, yaitu hanya residu saja. Apalagi kondisi TPA di Kabupaten/Kota sebagian besar bermasalah, seperti: melebihi kapasitas (overload), kebakaran, pencemaran air tanah, bau, dan sebagainya.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Antara lain dengan menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam dan membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Selain itu juga dengan menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah, memilah sampah, menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah dan/atau fasilitas pengolahan sampah (FPS), mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam dan menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu.

“Pengelolaan sampah yang dilakukan di rumah tangga dan kawasan/fasilitas bisa dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan desa adat dan/atau desa/kelurahan,” kata Gubernur asal Desa Sembiran ini. Menurutnya desa adat harus bersinergi dengan desa/kelurahan melakukan pengelolaan sampah dengan cara melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, membangun TPS 3R untuk mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam dan mengangkut sampah dari sumbernya ke TPS 3R, FPS/Bank Sampah, dan/atau TPA.

Gubernur mengatakan desa adat agar berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang dapat dilakukan dengan menyusun awig-awig/pararem desa adat dalam menumbuhkan budaya hidup bersih di wewidangan desa adat, melaksanakan ketentuan awig-awig/pararem desa adat secara konsisten; dan menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan awig-awig/pararem desa adat.

“Dalam mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah, seluruh komponen masyarakat wajib melaksanakan budaya hidup bersih, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menempatkan sampah pada tempatnya, menggunakan barang dan/atau kemasan yang meminimalisir sampah; dan/atau mengelola sendiri sampah yang dihasilkan,” ujarnya.

Peraturan Gubernur ini juga mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang, di guna ulang dan dimanfaatkan kembali, dengan menunjuk bank sampah unit, bank sampah sektor, dan/atau bank sampah induk di setiap kabupaten/kota sebagai Fasilitas Penampungan Sementara.

“Saya mengajak generasi millenial untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan budaya hidup bersih. Budaya hidup bersih harus menjadi life style kita dan saya sungguh gembira karena makin banyak generasi millenial, anak muda dan sekeha teruna-teruni yang aktif melakukan gerakan bersih sampah di berbagai wilayah Bali,” pungkasnya.(GR, HPB)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya