Sosialisasikan UU Penanggulangan Bencana, Alit Kelakan Diminta Perjuangkan Tali Asih dan Asuransi untuk Tagana

Sosialisasi UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menghadirkan anggota Komisi VIII DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, ST, MSi sebagai narasumber di aula Dinas Sosial dan PPA Provinsi Bali, hari Jumat (13/03)
REDAKSIBALI.COM - Pada undang-undang (UU) 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, daerah diharapkan menganggarkan anggaran yang memadai untuk penanggulangan bencana. Selama ini kesannya daerah sekedar menganggarkan urusan kebencanaan ini. Namun pada draff revisi UU nomor. 24/2007, daerah nanti diwajibkan menganggarkan anggaran kebencanaan sesuai kualifikasi dan prediksi bencana. Dengan demikian bila ada kejadian bencana, daerah tidak terus-terusan minta ke pusat. Namun demikian wacana ini belum final, masih dalam tahap pembahasan.

Hal ini terungkap pada acara Sosialisasi UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menghadirkan anggota Komisi VIII DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, ST, MSi sebagai narasumber  di aula Dinas Sosial dan PPA Provinsi Bali, hari Jumat (13/03)

Dihadapan ratusan relawan Taruna Tangguh Bencana (Tagana) dari seluruh kabupaten kota di Bali yang menghadiri acara, Anggota DPR RI yang akrab dipanggil Alit Kelakan itu menjelaskan bahwa latar belakang dan dasar pembuatan UU Nomor 24 Tahun 2007 diantaranya karena faktor geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Indonesia.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, menghadapi Indonesia dengan wilayah yang luas dan ekstrem rawan bencana, belum ada spirit yang murni dalam cara pandang penanggulangan bencana terutama dalam hal penganggaran dan teknis

Dalam pengamatan Alit Kelakan, praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 terdapat beberapa permasalahan seperti pemahaman yang tidak tepat mengenai bencana, definisi status bencana, penetapan status bencana, penguatan posisi BNPB sesuai ketentuan ketatanegaraan melalui pembentukan Dewan Penanggulangan Bencana, penekanan fungsi BNPB, dan kewajiban pengalokasian anggaran penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Anggota DPR RI yang juga mendapat penugasan di Badan Anggaran DPR RI ini juga menerangkan bahwa masih adanya kesulitan dan kelemahan dalam koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana antara Kementerian/ Lembaga, dan Dinas SKPD di daerah. 


Tagana dari Kabupaten Kota seBali menghadiri Sosialisasi UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menghadirkan anggota Komisi VIII DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, ST, MSi  sebagai narasumber di aula Dinas Sosial dan PPA Provinsi Bali, hari Jumat (13/03)
Selain itu konsep sistem penanggulangan bencana secara nasional perlu diimplementasi secara lebih baik terutama yang menyangkut analisis resiko lingkungan, mengenai dampak lingkungan pada wilayah strategis nasional, wilayah pengembangan ekonomi, dan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Sosial dan PPA Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra menjelaskan dalam penanggulangan bencana, dinas yang dipimpinnya bertugas dalam pemberian logistik, shelter dalam pengungsian , pengerahan Tagana untuk penanggulan bencana, penyediaan dapur umum saat ada pengungsian. Sedangkan pada bencana memberikan psikososial kepada korban bencana dalam pengungsian yang rentan seperti anak anak dan lansia maupun penghuni shelter pengungsian lainnya

Dalam pertemuan Dewa Mahendra melaporkan anggota Tagana di Bali berjumlah sekitar 711 orang relawan. Ia mengungkapkan, peran relawan Tagana sangat penting karena membantu tugas negara dalam hal penanggulangan bencana. Tak hanya kaitannya dengan bencana, relawan Tagana juga membantu sinergi potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya seperti permasalahan sosial kemasyarakatan yang terjadi di lingkungannya dimana relawan Tagana itu berada.

Dewa Gede Mahendra juga mengusulkan perlunya  asuransi dan peningkatan tali asih bagi relawan Tagana.  "Tugas relawan Tagana itu sangat berisiko, nyawa taruhannya. Karena itu di pertemuan ini saya mengusulkan kepada Bapak Alit Kelakan selaku wakil rakyat agar membawa aspirasi terkait kesejahteraan relawan khususnya soal usulan tali asih dan asuransi bagi relawan Tagana,” kata Dewa Gede Mahendra

Menanggapi usulan tersebut, Alit Kelakan menyatakan bersedia untuk memfasilitasi, termasuk infrastruktur pendukung operasional Tagana di Provinsi Bali.

“Saya sekarang ada di DPR sehingga dengan demikian dengan tugas dan kewenangan yang saya miliki akan berupaya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat terutama dari Tagana guna memaksimalkan peran relawan, saya akan rajin turun dan saya akan bekerja untuk rakyat karena dalam sisa hidup saya, saya akan berbuat untuk rakyat,” ungkap Wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 ini.

Alit Kelakan menambahkan dengan bertugas di Komisi VIII DPR RI, dirinya berupaya membantu menyerap, menampung, dan menindaklanjuti berbagai aspirasi dari masyarakat. khususnya dalam ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, kebencanaan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (GR, Tim)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya