Mantan Perbekel Desa Pering Khawatir Laporan Kasus Pencemaran Nama Baik yang Dialaminya Mandek di Polres Gianyar

Mantan Perbekel Desa Pering, Blahbatuh Gianyar, I Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa, SH (baju putih) menyerahkan bukti-bukti pencemaran nama baiknya kepada penydidik Polres Gianyar pada Selasa (17/3/2020) di Polres Gianyar

REDAKSIBALI.COM - Mantan Perbekel Desa Pering, Blahbatuh Gianyar, I Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa, SH berharap Polres Gianyar dapat segera menuntaskan laporan pencemaran nama baik yang dialaminya. Arika Sudewa menjelaskan dirinya sudah melaporkan kasus yang dialaminya lebih dari dua bulan yang lalu ke Polres Gianyar, namun sampai kini belum ada titik terangnya.


"Saya berharap Polres Gianyar dapat segera menindaklanjuti laporan saya. Setelah berjalan hampir dua bulan lebih kasus pencemaran nama baik ini belum mendapatkan penyelesaian” kata Arika Sudewa memberi keterangan kepada redaksibali.com hari Kamis (23/4).

“Bukti-bukti sudah saya berikan semua ke penyidik tanggal 17 Maret lalu. Dari bukti bukti itu dapat diketahui bahwa Nyoman Kasub jelas-jelas melakukan pencemaran nama baik saya secara sengaja. Ada barang bukti video yang saya berikan ke penyidik. Ada bukti lampiran surat I Nyoman Kasub melaporkan atau mengadukan saya ke pejabat publik seperti ke DPD RI dengan pengaduan atau pemberitahuan palsu,” sambung Arika Sudewa.

Arika Sudewa menjelaskan perbuatan pencemaran nama baik itu bisa dikenakan pidana 4 tahun penjara sesuai pasal 317 KUHP . “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” lanjut Arika Sudewa mengutip bunyi pasal 317 KUHP.

Arika Sudewa khawatir kasusus yang dilaporkannya mandek di tengah jalan. Karena itu dirinya memantau kelanjutan perkembangan laporannya di Polres Gianyar.

“Saya sudah tanyakan ke penyidik sampai dimana perkembangan kasus yang saya laporkan ini. Penyidik meminta saya menunggu karena penyidik perlu jawaban dari ahli pidana. Saya tanyakan ke penyidik terkait kapan ahli pidana akan dimintai pendapatnya, Penyidik menginformasikan belum ada kepastian waktu tentang hal itu. Ini yang membuat saya khawatir laporan saya ini mandek. Secara logika kalau ahli pidana tidak memberikan pendapatnya, kan kasus saya diam begitu saja tidak ada kejelasan,” kata Arika Sudewa.

Pelaporan dugaan kasus pencemaran nama baik I Gusti Agung Arika Sudewa oleh Nyoman Kasub bermula dari laporan Nyoman Kasub kepada Anggota DPD RI Arya Wedakarna. Dalam suratnya kepada Anggota DPD RI Arya Wedakarna, Nyoman Kasub menuliskan adanya dugaan pemerasan dan pungli yang dilakukan Mantan Perbekel Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, I Gusti Agung Arika Sudewa.

Mendapat laporan dari Nyoman Kasub, pada tanggal 7/11/2019 Anggota DPD RI Arya Wedakarna melayangkan surat ke Arika Sudewa untuk minta klarifikasi terkait laporan Nyoman Kasub yang ditembuskan berbagai lembaga. Anggota DPD RI Arya Wedakarna juga menindaklanjuti laporan Nyoman Kasub dengan mengadakan pertemuan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2020 di Kantor Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar.

Anehnya dalam pertemuan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2020 di Kantor Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar ini, perwakilan I Nyoman Kasub meminta maaf kepada Arika Sudewa dengan alasan suratnya ke Anggota DPD RI Arya Wedakarna salah ketik.

Nyoman Kasub telah bersurat dan memohon maaf atas kekeliruannya “Pak Kasub sudah minta maaf ke saya. Tapi gara-gara surat laporannya ke DPD itu, saya merasa dirugikan, baik terkait nama baik pribadi maupun keluarga besar. Juga mental anak dan istri akan terganggu. karena itulah saya mengadukan kasus ini ke Polres Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 lalu,” kata Arika Sudewa.(GR)


Baca juga:
http://www.redaksibali.com/2020/02/dilaporkan-kasub-ke-arya-wedakarna.html

Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya