Daftar Pasang Baru Indihome

Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Kena OTT, Begini Tanggapan KIPP Indonesia

Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Kaka Suminta
REDAKSIBALI.COM - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia sangat menyayangkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati dan Ketua DPRD Kalimantan Timur serta bersama beberapa pejabat dari dua lembaga pemerintahan daerah tersebut oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari kamis (2/7). 

“Penangkapan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan karena dilakukan di tengah pandemik COVID 19 yang seharusnya membuat kepala daerah fokus pada penanggulangan Pendemik ini, bukan malah melakukan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Kaka Suminta Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia kepada redaksibali.com via telepon hari Sabtu (4/7) menanggapi OTT yang dilakukan KPK.

Lebih lanjut Kaka Suminta menyatakan bahwa peristiwa ini sebagai sesuatu yang sangat memalukan, menandakan adanya kolusi dan nepotisme di berbagai bidang selain korupsi yang bersama-sama dilakukan.

“Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan atau anggaran pemerintah ternyata masih menjadi ajang korupsi oleh pejabat yang seharusnya menjadi lokomotif pembangunan dan promotor dan contoh pejabat yang berintegritas dan anti korupsi,” sambung Kaka Suminta.

Kaka Suminta menilai dugaan korupsi suap dalam jumlah besar dalam tahapan pilkada di daerah mengindikasikan adanya kebutuhan pembiayaan kandidasi yang besar dan potensial menjadi ajang politik uang dalam berbagai bentuk.

Sekjen KIIP Indonesia ini juga menyayangkan penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu lebih menitik beratkan pada asas legal formal atau prosedural dalam menjaga keadilan dan kualitas pilkada, tanpa ada upaya kuat untuk penguatan keadilan dan integritas pemilu secara substansial.

“Keberadaan unsur Kepolisian dan Kejaksaaan dalam Gakumdu seharusnya mampu memperkuat keadilan dan kualitas demokrasi terutama dalam mencegah dan menangani pelanggaran pidana pemilu, khususnya politik uang dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Kaka Suminta

Kaka Suminta mendesak Peritiwa OTT kepada pejabat di daerah yang sudah berlangsung ratusan kali ini seharusnya menjadi momentum untuk perbaikan pemerintahan di daerah melalui gerakan pemberantasan korupsi yang makin masif untuk menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih dan berkualitas.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada hari Jumat (3/7/2020), KPK  menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.Mereka diantaranya, Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Ketua DPRD Kutai Timur yang juga istri Ismunandar, Encek Unguria, juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Tersangka penerima suap lainnya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur Suriansyah, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini. Sementara, dua tersangka lain ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap adalah seorang kontraktor bernama Aditya Maharani dan seorang rekanan proyek bernama Deky Aryanto.

(GR)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya