Alit Kelakan Serap Aspirasi Masyarakat Karangasem Terkait Amandemen Terbatas UUD 1945


Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang juga  Anggota Badan Pengkajian MPR RI I.G.N Kesuma Kelakan, S.T., M.Si (pegang mikrofon) saat acara penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Manggis. Kabupaten Karangasem pada hari Sabtu (29/8/2020)


REDAKSIBALI.COM - Presiden atau kepala daerah penggantinya tidak ada kewajiban untuk melanjutkan program pembangunan yang telah atau sedang dijalankan tetapi belum sempat selesai oleh Presiden atau Kepala Daerah sebelumnya. Hal ini disebabkan karena lemahnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan model SPPN hanya bertumpu di tangan eksekutif (executive centris), visi, misi dan program kerja Presiden atau kepala daerah terpilih.

Untuk mengatasi kelemahan ini sangat perlu menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan haluan negara ini akan makin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan sistem presidensial yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai haluan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara dan haluan negara sebagai kebijakan dasar pembangunan negara.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I.G.N Kesuma Kelakan, S.T., M.Si saat melakukan menyerapan aspirasi masyarakat hari Sabtu(29/8/2020) di kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem.

Lebih lanjut, IGN Kesuma Kelakan, S.T., M.Si yang juga Anggota Badan Pengkajian MPR RI menjelaskan bahwa MPR RI memiliki kewenangan untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945 (amandemen terbatas). Karenanya, payung hukum yang paling sesuai mengatur wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD adalah lewat aturan yang ada di UUD NRI tahun 1945.

Acara Penyerapan Aspirasi masyarakat yang dikemas dalam bentuk dialog dengan tema Urgensi, Bentuk Hukum dan Penegakannya, serta Sistematika Pokok Pokok Haluan Negara ini juga mengadirkan Praktisi Kajian Budaya dan Pariwisata, I G.N. A. EKA Darmadi,SS.,M.Si, sebagai narasumber.

Dalam paparannya Eka Darmadi membahas hal terkait Pokok-Pokok Haluan Negara, Urgensi Bentuk Hukum dan Amandemen Terbatas Uud 1945. Dalam dialog ini Eka Darmadi jhuga menyinggung pentingnya Pembangunan Nasional Semesta Berncana (PNSB).

Acara penyerapan aspirasi masyarakat yang dipandu oleh  Wayam Sunarta  ini mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh masyarakat Karangasem yang hadir. Untuk menghindari cluster baru, acara penyerapan aspirasi masyarakat ini diselenggarakan dengan mengikuti protokol penanganan Covid-19, seperti memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dan hand sanitizer. (GR)

Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya