Anggota Badan Pekerja MPR RI, I GN Kesuma Kelakan Serap Aspirasi Masyarakat Badung Terkait Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) I.G.N Kesuma Kelakan, S.T., M.Si (tengah) saat menjadi narasumber pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang bertemakan Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum di Kantor Desa Adat Buduk, Mengwi, Badung pada hari Rabu (14/10/2020) 

REDAKSIBALI.COM - Pada tatanan hukum atau dalam berhukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.

Demikian disampaikan Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) I.G.N Kesuma Kelakan, S.T., M.Si saat menjadi narasumber pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang bertemakan Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum di Kantor Desa Adat Buduk, Mengwi, Badung pada hari Rabu (14/10/2020).


“Walaupun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam UU tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hierarki per undang-undangan. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan tidak dimasukkannya Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmoni antar peraturan perundang-undangan,” sambung I.G.N Kesuma Kelakan, yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Lebih lanjut pria yang akrab dipanggil Alit Kelakan atau Alke ini menyatakan ketidakheranannya apabila terdapat Undang-undang  dan ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan karena masalah disharmoni. Disampaikannya pula kalau menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum pada masa reformasi hingga saat ini semakin mengalami ketergerusan.

Mengakhiri paparannya sebagai narasumber, mantan wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 ini memberi saran agar pembentuk hukum dapat kembali kepada falsafah bangsa sendiri dengan menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan legislasi, memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan serta kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan itu. Pancasila sebagai ideologi dinamis memang dapat berkembang mengikuti konteks jamannya, akan tetapi falsafah dasarnya harus bersifat tetap menurut maksud para Pendiri Negara.

Drs. I Ketut Suiasa, SH sebagai narasumber pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat ini lebih banyak mengulas Perbandingan Sistem Hukum Indonesia. Dalam makalahnya Drs. I Ketut Suiasa, SH menyampaikan bahwa karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis.
Suasana acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang bertemakan Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum di Kantor Desa Adat Buduk, Mengwi, Badung pada hari Rabu (14/10/2020) 

Drs. I Ketut Suiasa, SH juga membahas Sistem hukum Anglo Saxon yang merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat.

Acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Pengkajian MPR RI ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan untuk penangan Covid-19. Tampak peserta yang hadir, di antaranya Bendesa Adat Buduk , Ida Bagus Alit Argapatra, anggota DPRD Kabupaten Badung, dan serta tokoh-tokoh masyarakat Badung lainnya.(GR)

Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya