Di Desa Les, Anggota BP MPR RI, I GN Kesuma Kelakan Kembali Ungkap Pentingnya Menghadirkan Kembali Pokok-pokok Haluan Negara


Anggota Badan Pengkajian MPR RI, I.G.N Kesuma Kelakan, S.T., M.Si (pegang mikrofon)  dalam acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang bertemakan ‘Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 Serta Pelaksanaannya’ di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada hari Selasa (20/10 2020)


REDAKSIBALI.COM - Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (BP MPR RI) I.G.N Kesuma Kelakan, S.T., M.Si kembali mengungkapkan pentingnya Menghadirkan Kembali Haluan Negara Melalui Amandemen Terbatas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.

Pernyataan itu diungkapkan kembali oleh I.G.N Kesuma Kelakan saat menjadi narasumber dalam acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang bertemakan ‘Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 Serta Pelaksanaannya’ di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng hari Selasa (20/10/ 2020).

I.G.N Kesuma Kelakan, yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan memberi pandangan bahwa mengembalikan fungsi MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan upaya untuk mewujudkan Pola Pembangunan Semesta Berencana agar nantinya memberikan arahan kepada Presiden dan Kepala Daerah yang terpilih untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan.

“Wewenang MPR RI agar dapat menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara harus dilakukan melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945 (amandemen terbatas), tidak cukup dengan menerbitkan undang-undang baru," ungkap mantan wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 ini.

Lebih lanjut, pria yang akrab dipanggil Alit Kelakan atau Alke ini menjelaskan pandangannya bahwa haluan negara nantinya berisikan Pokok-Pokok Haluan Pembangunan Nasional yang akan dijalankan oleh lembaga eksekutif.

"Untuk itu maka payung hukum yang paling sesuai mengatur wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD adalah lewat aturan yang ada di UUD NRI tahun 1945,” jelasnya

Disampaikannya pula bahwa Pokok-pokok Haluan Negara nanti harus disusun atas dasar platform ideologi Pancasila dalam rangka mencapai tujuan negara, dan harus mencerminkan sistem kenegaraan, memuat pokok-pokok lembaga negara permanen dan norma hukum operasional sebagai penerjemahan asas-asas hukum berdasarkan ideologi Pancasila.


Suasana acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat  di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada hari Selasa (20/10/2020)

"Dalam Pokok-pokok Haluan Negara yang baru ini akan dirumuskan pokok-pokok kebijakan nasional yang bukan hanya bagi Presiden melainkan bagi semua lembaga-lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD 1945 seperti, MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Dengan dirumuskan pula kebijakan pokok lembaga-lembaga negara lainnya maka harmonisasi dan kesinambungan antar lembaga negara dapat terjaga," kata Alit Kelakan dalam paparannya.

Sementara itu, narasumber lainnya yang hadir pada acara penyerapan aspirasi masyarakat itu yakni I Komang Arya Mukti Maruti, SH, MH menyarankan secara konseptual atau teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konsepsional dapat berjalan secara ideal.

Dalam sesi tanya jawab, peserta acara yang terdiri dari tokoh masyarakat Desa Les dan beberapa tokoh masyarakat Buleleng memberi pandangan mereka terhadap tema yang dibahas.

Untuk menghindari cluster penyebaran baru, acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dalam penanganan Coivid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.(GR)

Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya