KIPP Jatim Sebut KPU dan Bawaslu Surabaya Memberikan Keterangan Palsu dalam Sidang Etik DKPP

 

Ketua KIPP Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen, S.H memberikan keterangan kepada wartawan setelah sidang etik DKPP,  hari Kamis (22/10) di kantor Bawaslu Jawa Timur

REDAKSIBALI.COM - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur melalui ketuanya Novli Bernado Thyssen, S.H menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu Kota Surabaya yang memberikan keterangan palsu dalam sidang etik yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Kamis(22/10).

Novli Bernado Thyssen, S.H, menerangkan antara anggota KPU Kota Surabaya Soeprayitno dengan ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi memberikan keterangan yang berbeda terkait barang bukti persidangan.

Barang bukti yang dimaksud Novli Bernado Thyssen adalah terkait dengan dokumen data dukungan calon perseorangan yang diajukan oleh KIPP.

Novli Bernado Thyssen juga menyampaikan Anggota KPU Surabaya Soeprayitno dihadapan majelis sidang DKPP memberikan keterangan bahwa barang bukti dokumen dukungan bakal calon perseorangan yang diajukan oleh KIPP merupakan dokumen KPU yang berasal dari sistem Silon, dokumen tersebut adalah form B1.1-KWK.

"Di saat Soeprayitno belum menyelesaikan penjelasannya, tiba tiba ketua KPU Nur Syamsi mengambil mice yang dipegang oleh Soeprayitno untuk kemudian mengklarifikasi bahwa dokumen tersebut bukan milik KPU dan KPU tidak mengenal dokumen tersebut," kata Novli Bernado Thyssen

Novli Bernado Thyssen, S.H beranggapan Perbuatan ketua KPU Nur Syamsi yang mengambil mice Soeprayitno dan segera menganulir perkataan Soeprayitno dihadapan majelis hakim semakin menambah kecurigaan KIPP bahwa ada dugaan permainan di internal KPU Surabaya dalam melakukan proses pendaftaran calon perseorangan Pilwali Surabaya 2020.

"Kecurigaan KIPP bertambah melihat wajah ketua KPU Nur Syamsi seperti cemas dan bimbang dan beberapa kali Nur Syamsi meninggalkan ruang persidangan," sambung Novli Bernado Thyssen

Disampaikannya pula harapan KIPP Jatim agar DKPP memperhatikan secara khusus kejadian perebutan mice yang dilakukan Nur Syamsi kepada Soeprayitno dan KIPP berharap DKPP lebih bijak dan teliti melihat kejanggalan kejanggalan dalam proses persidangan tersebut.

"KIPP berharap kepada DKPP untuk mengabulkan permohonan KIPP untuk membuka dokumen B.1-KWK dukungan calon perseorangan beserta seluruh foto copi KTP dukungan calon perseorangan yang diperkarakan KIPP. Karna dengan cara membuka seluruh dokumen B.1-KWK dan fotocopy dukungan calon perseorangan akan membuka kebenaran fakta yang ada bahwa ada permainan dalam proses pendaftaran pencalonan perseorangan Pilwali Surabaya tahun 2020," ungkapnya

Selain itu, KIPP juga menyayangkan ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar yang telah memberikan keterangan palsu dalam sidang DKPP.

Menurut Novli Bernado Thyssen, Agil memberikan keterangan palsu dengan menyatakan tidak pernah terkena sanksi etik DKPP, bahkan putusannya adalah rehabilitasi.

"Pernyataan ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar tersebut jelas menipu majelis hakim persidangan, karena pada tahun 2019 DKPP memberikan vonis Agil Akbar bersalah berdasarkan salinan putusan DKPP RI bernomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang berbunyi Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Teradu IV Muhammad Agil Akbar selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya Sejak Dibacakannya Putusan Ini,"ungkapnya.

Novli Bernado Thyssen juga menyampaikan bhwa Muhammad Agil Akbar pada tahun 2019 pernah diputus bersalah oleh DKPP RI dan diberi sanksi Peringatan Keras Terakhir. Sanksi tersebut diberikan karena Muhammad Agil Akbar terbukti tidak netral dan berpihak pada salah satu calon legislatif pada perhelatan Pileg tahun 2019.

"Keterangan palsu yang diucapkan Agil dalam persidangan DKPP jelas menipu majelis hakim dalam persidangan etik dan tentu merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar kode etik persidangan serta melanggar kode etik penyelenggara pemilihan yang jujur. Perbuatan Agil menunjukan sikap cemas dan kegelisahannya sehingga menghalalkan segala cara untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan," tegas Novli Bernado Thyssen.

Novli Bernado Thyssen beranggapan anggota Bawaslu lainnya Yacub Baliyya, beberapa kali menanyakan hal yang tidak substansial terkait bagimana KIPP mendapatkan dokumen data dukungan calon perseorangan.

Novli Bernado Thyssen menyatakan bahwa keterangan saksi dalam persidangan menyampaikan dokumen data calon perseorangan diperoleh dengan cara yang benar secara hukum dengan meminta secara lisan dari anggota PPK dan Panwascam, serta pengawas kelurahan dan diberikan.

"Pertanyaan Yacub memperlihatkan Yacub tidak memahami bahwa permintaan informasi dapat diperoleh secara lisan ataupun tertulis. Perbuatan Yacub yang menanyakan secara terus menerus dari mana didapatkannya dokumen KIPP semakin memperkuat dugaan KIPP ada kecemasan tersendiri terbongkarnya kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan proses verifikasi administrasi pencalonan perseorangan," ungkapnya

Sidangan etik DKPP RI yang diselenggarakan hari kamis (22/10/2019) merupakan tindaklanjut dari laporan KIPP Jawa Timur atas dugaan pelanggaran etik KPU dan Bawaslu Kota Surabaya dalam proses pencalonan calon perseorangan Pilwali Surabaya tahun 2020.

KIPP menemukan sebanyak 8.157 data dukungan calon perseorangan yang bermasalah. Data bermasalah tersebut diantaranya adalah data dukungan ganda, NIK invalid, alamat tidak sesuai daerah pemilihan, dan pendukung tidak masuk dalam DPT pemilihan.

Menurut KIPP Jatim, dukungan bermasalah tersebut harusnya terfilter pada saat verifikasi administrasi sehingga tidak harus lolos verifikasi faktual.

KIIP Jatim beranggapan, akibat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kota Surabaya yang diduga berpihak kepada calon untuk meloloskan calon tersebut berakibat merugikan keuangan negara ratusan juta untuk menyelenggarakan verifikasi faktual dan sangat menyakiti hati warga Kota Surabaya yang sedang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi corona.(GR*)

Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya