Anggota BP MPR I G.N Kesuma Kelakan Serap Aspirasi Masyarakat Bangli, Perbincangkan Pokok-pokok Haluan Negara


Anggota Badan Pengkajian MPR RI I G.N Kesuma Kelakan, S.T, M.Si (baju merah) saat menjadi narasumber pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang bertema ‘Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta Pelaksanaannya’ di desa Suter, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada hari Selasa (17/11/2020)


REDAKSIBALI.COM - Salah satu hal penting yang menjadi agenda pembahasan dan menjadi fokus MPR RI periode 2019-2024 yakni terkait pentingnya Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta Pelaksanaannya.

Untuk mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya ini, MPR RI membutuhkan masukan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia sehingga keputusan MPR RI terkait hal ini nantinya berdampak baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Sebagai Anggota Badan Pekerja MPR RI, saya mendapat penugasan dari lembaga untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta Pelaksanaannya di daerah pemilihan, yakni di Bali. Untuk itu kehadiran saya di sini untuk mendapatkan masukan dari Bapak, Ibu sekalian yang sekiranya nanti bisa memperluas dan memperdalam kajian. Kita berharap dari masukan Bapak dan Ibu sekalian akan berkontribusi positif bagi MPR RI dalam membuat keputusan yang berdampak baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anggota Badan Pengkajian MPR RI I G.N Kesuma Kelakan, S.T, M.Si saat menjadi narasumber pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang bertema ‘Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta Pelaksanaannya’ di desa Suter, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada hari Selasa (17/11/2020).

Acara penyerapan aspirasi yang dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 tampak dihadiri oleh bendesa adat, klian dinas, klian adat, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Bangli.

Menurut I G.N Kesuma Kelakan yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini, saat ini wacana yang berkembang luas dan berkorelasi dengan Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta Pelaksanaannya yakni soal amandemen terbatas UUD 1945 terkait haluan negara yang dulu dikenal dengan GBHN, Garis-garis Besar Haluan Negara.

“Sangat perlu menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan haluan negara ini akan makin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan sistem presidensial yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai haluan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara dan haluan negara sebagai kebijakan dasar pembangunan negara,” ungkapnya. 

Suasana acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang bertema ‘Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta Pelaksanaannya’ di desa Suter, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada hari Selasa (17/11/2020

Pria yang pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 ini beralasan, pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara ini ditetapkan kembali oleh MPR RI untuk memberikan arahan kepada Presiden dan Kepala Daerah yang terpilih untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan.

“Mengembalikan fungsi MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara adalah sebagai upaya untuk mewujudkan Pola Pembangunan Semesta Berencana agar nantinya memberikan arahan kepada Presiden dan Kepala Daerah yang terpilih untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan,” sambung pria yang akrab dipanggil Alit Kelakan atau Alke ini.

I Komang Arya Mukti Maruti yang hadir sebagai narasumber dalam acara penyerapan aspirasi ini menyarankan upaya penyempurnaan terhadap kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan UUD NRI tahun 1945. “Penyempurnaan ini diperlukan agar secara konsepsional dapat berjalan secara ideal,” ujarnya.(GR)


Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya