Cari Masukan Penyempurnaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Anggota BP MPR RI, I GN Kesuma Kelakan Serap Aspirasi Masyarakat Badung

Anggota Badan Pengkajian MPR RI, I G.N Kesuma Kelakan, S.T, M.Si (pegang mikrofon) saat menjadi narasumber pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Pekerja MPR RI yang bertemakan Urgensi, Bentuk Hukum dan Penegakannya, Serta Sistematika Pokok Pokok Haluan Negara di Desa Adat Gerana, Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal ,Badung pada hari Senin (16/11/2020)


REDAKSIBALI.COM - “Setiap pembangunan harus berkelanjutan terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. Tidak gonta-ganti atau tidak searah seperti yang dilakukan pada era reformasi ini. Belum tercapainya maksud pembangunan ekonomi sebagaimana amanat konstitusi adalah terutama karena penyimpangan kiblat pembangunan dari roh dan jiwa konstitusi. Penyimpangan yang dilakukan berlangsung baik dalam bentuk liberalisasi undang-undang, kebijakan fiskal, dan fungsi moneter yang terlepas dari amanat konstitusi. Sejak reformasi telah disahkan banyak undang-undang sektor perekonomian, yang setelah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi, terbukti tidak konstitusional”.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (BP MPR RI) I, I G.N Kesuma Kelakan, S.T, M.Si saat menjadi narasumber pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Pekerja MPR RI di Desa Adat Gerana, Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal ,Badung pada hari Senin (16/11/2020).

“Terhadap kondisi ini apa yang bisa diperbuat, Pak Alit?,” tanya seorang peserta kepada I G.N Kesuma Kelakan, S.T., M.Si yang akrab dipanggil Alit Kelakan Atau Alke.

Mendapat pertanyaan seperti itu, Alit Kelakan menjelaskan pentingnya acara penyerapan aspirasi masyarakat ini justru untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang sekiranya bisa menjadi solusi problem tersebut.

I G.N Kesuma Kelakan yang pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 ini kemudian memberikan gambaran solusi yang bisa dilakukan yakni dengan menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Solusi atas segala persoalan yang dialami Indonesia tidak bisa dicari dari luar. Bangsa ini hanya bisa bergerak maju setelah bangsa ini mampu mengenali dirinya sendiri. Dengan adanya GBHN, pengawasan jalannya pembangunan juga semestinya lebih kuat. Pasalnya, seluruh bangsa tahu ke mana seharusnya arah tujuan negara. Mungkin masih ada anggapan menghidupkan kembali GBHN ialah kemunduran dalam bernegara dan berdemokrasi. Namun, mengambil yang baik dari masa lalu, sejauh untuk kemajuan berbangsa, bernegara, dan berdemokrasi sesungguhnya merupakan langkah ke depan yang jauh lebih baik,” ungkap Alit Kelakan.

Alit Kelakan yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan saat ini ada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang awalnya diniatkan sebagai pengganti GNHN. Namun sistem yang ada saat ini dianggap berjalan tidak efektif, karenanya perlu disempurnakan.

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang lahir dari UU No 25/2004 itu diamanatkan untuk dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kehadiran UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang belum mampu mengakomodasi sebuah pedoman pembangunan dan menyulitkan program pemerintah untuk berjalan secara berkelanjutan,” papar Alit Kelakan. 

Menurut Alit Kelakan, agar nantinya efektif, Pokok-Pokok Haluan Negara harus dimuat dalam konstitusi yakni UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Untuk itu, MPR RI melalui kewenangannya bisa melakukan amandemen terbatas pada konstitusi. Payung hukum yang paling sesuai mengatur wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD adalah lewat aturan yang ada di UUD NRI tahun 1945,” sambung Alit Kelakan.

Suasana acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Pekerja MPR RI di Desa Adat Gerana, Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal ,Badung pada hari Senin (16/11/2020)

Acara Penyerapan aspirasi masyarakat yang bertemakan Urgensi, Bentuk Hukum dan Penegakannya, Serta Sistematika Pokok Pokok Haluan Negara dihadiri bendesa Adat, klian Dinas, klian Adat, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Abiansemal.

Acara penyerapan aspirasi masyarakat ini juga menghadirkan Ida Bagus Made Sunartha, S.Sos sebagai narasumber.

Menurut Ida Bagus Made Sunartha, dalam perspektif teori hukum, diadopsinya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum nasional merupakan langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Ada penjelasan teoretis tentang masuknya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum, demikian pun secara yuridis, masuknya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum memperoleh pembenaran secara kuat, tidak saja oleh instrumen hukum nasional, tetapi juga oleh instrumen hukum internasional,” kata Ida Bagus Made Sunartha memaparkan Urgensi Pembaharuan Hukum di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.(GR)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya