Paralegal, Belum Dikenal namun Manfaatnya Sudah Dirasakan

 

I Made Nistra, SH, peneliti dari LBH APIK saat memaparkan hasil penelitiannya pada acara FGD dengan topik ‘Validasi Data Hasil Penelitian tentang Persepsi Publik terhadap Paralegal di Bali yang diselenggarakan hari Jumat (13/11) di Inna Sindu Beach Hotel, Sanur.


REDAKSIBALI.COM - Paralegal merupakan orang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Paralegal berperan positif untuk memberikan bantuan hukum, namun keberadaanya perlu dimaksimalkan agar semakin banyak yang tau dan dapat mengetahui peran dan manfaat paralegal.

Hal itu disampaikan I Made Nistra, SH, peneliti dari LBH APIK saat memaparkan hasil penelitiannya pada acara FGD dengan topik ‘Validasi Data Hasil Penelitian tentang Persepsi Publik terhadap Paralegal di Bali yang diselenggarakan hari Jumat (13/11) di Inna Sindu Beach Hotel, Sanur.

Terkait penelitiannya ini, Nistra menyarankan agar pemerintah dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) beserta seluruh komponen mendukung keberadaan peran paralegal sehingga nantinya paralegal diketahui secara luas dan dapat memberi manfaat secara maksimal untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.

Wakil Direktur LBH APIK, Luh Anggreni, SH yang memandu jalannya FGD menyampaikan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mencari tahu persepsi atau pendapat publik mengenai paralegal dalam pemberikan bantuan hukum di Bali. 

Sementara itu “Terlaksana penelitian ini berkat kerjasama enam lembaga yakni Indonesian Legal Resources Center (ILRC), ASF Prancis, LBH Jakarta, juga didukung oleh Kedubes Belgia yang bekerjasama dengan LBH APIK Bali dan LBH Bali,” ujar Anggreni.

Anggreni mengungkapkan selama ini peran paralegal masih bersifat sukarela (volunteer). "Mudah-mudahan ke depannya ada dana-dana yang bisa diakses untuk penguatan paralegal, salah satunya dana desa," sambung Anggreni

Menaggapi hasil penelitian, Adi Saputra perwakilan dari Kemenkum HAM Bali dalam FGD menyampaikan peran paralegal bisa diakomodir di desa melalui program-program yang berkaitan dengan desa sadar hukum yang pembiayaannya diambil dari dana desa.

FGD yang dibuka oleh Ketua ILRC Jakarta, Uli Pangaribuan melalui zoom juga mendapat tanggapan dari paralegal yang selama ini memberikan bantuan hukum di desa, di desa adat, di komunitas, pada orang dengan HIV/AIDS, perwakilan P2TP2 dan media.(GR)
Share on Google Plus

About redaksibali.com

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar yang tidak sesuai dan Mengandung Unsur Pelanggaran Atas SARA dan Ujaran Kebenciaan akah di hapus tanpa pemberitahuan sebelumnya