Portal Info Berita Bali Terlengkap, Terbaru, dan Terupdate – Media Online

Terkait Prosedur Perubahan UUD Tahun 1945, Begini Penjelasan Anggota BP MPR RI Kesuma Kelakan

REDAKSIBALI.COM – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik Indonesia (BP MPR RI) menyelenggarakan acara Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) pada Kamis (12/5/2022) di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar,Bali.

Acara DPM yang mengambil tema ‘Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ menghadirkan narasumber Anggota BP MPR RI I GN Kesuma kelakan, ST, MSi. Sementara diantara peserta nampak hadir tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh-tokoh  masyarakat Desa Pemecutan Kelod.

Selain bertujuan untuk menyerap aspirasi acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait Prosedur Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Kesuma Kelakan mengungkapkan sebagai penggerak roda kehidupan bernegara, masyarakat dapat memahami pola-pola politik dan hukum yang ada sehingga mampu mengawal kehidupan bernegara, khususnya konstitusi

“Seperti yang kita ketahui bahwa konstitusi adalah landasan bagi aturan di Indonesia. Semua aturan yang sifatnya lebih konkrit haruslah berlandaskan  konstitusi,” ujar Kesuma Kelakan

Dalam kesempatan sebagai narasumber Kesuma Kelakan menjelaskan Cara Perubahan UUD 1945 yang berlansung dimasa 3 jaman. Yakni Cara Perubahan UUD 1945 Sejak Dinyatakan Berlaku Kembali, Cara Perubahan UUD 1945 Menurut Pasal 37 Sebelum Perubahan dan Cara Perubahan UUD 1945 Menurut Pasal 37 jaman Setelah Perubahan

Secara terperinci Anggota MPR yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini memaparkan  cara Perubahan UUD 1945 dimasa 3 jaman tersebut.

Kesuma Kelakan mencontohkan, menurut Pasal 37 Sebelum Perubahan, UUD 1945 mengatur perubahan konstitusinya dalam dua ketentuan.  Pertama, ketentuan mengatur kewenangan MPR menetapkan UUD; dan kedua, ketentuan yang mengatur cara perubahan UUD, yang terdiri dari persyaratan kuorum dan pengesahan perubahan. Menurut pasal 37 ini, sahnya perubahan UUD adalah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota majelis yang hadir, yaitu 2/3 dari jumlah seluruh anggota majelis.

Disebutkan perubahan UUD 1945 pada periode ini telah dilakukan empat kali berturut-berturut, setiap tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Adapun pelaksanaan cara perubahan UUD diatur dalam Ketetapan MPR No II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

Sementara cara Perubahan UUD 1945 Menurut Pasal 37 Setelah Perubahan, Kesuma Kelakan menjelaskan pada intinya  sama dengan perubahan kedua dan ketiga.

Suasana dialog pada acara Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) pada Kamis (12/5/2022) di Desa Pemecutan Kelod , Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar,Bali yang menghadirkan narasumber Anggota BP MPR RI I GN Kesuma kelakan, ST, MSi.

“Perbedaan terletak pada kuorumnya yang diatur dalam Pasal 37 Setelah Perubahan, yang mengatur, Pertama, adanya hak usul insiatif apabila diajukan atau disetujui sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang sebelumnya tidak diatur dalam Pasal 37 sebelum perubahan. Kedua, usul perubahan tersebut diajukan secara tertulis disertai dengan alasan yang kongkrit, “ujar  Wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 ini.

“Ketiga, untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan Keempat, putusan untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan sekurangkurangnya limapuluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR bukan berdasarkan dari jumlah anggota yang hadir seperti yang tertuang dalam prosedur Pasal 37 sebelum perubahan,” sebutnya

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan itu disertai dengan tanya jawab dan penyampaian aspirasi oleh masyarakat.(GR)