Digitalisasi Ekonomi dan Pembangunan Keberlanjutan akan Menjadi Kunci bagi Tujuan Kemakmuran Bersama APEC
REDAKSIBALI.COM – Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menyelenggarakan Pertemuan Para Menteri Keuangan ke-29 (The 29th APEC FMM) di Bangkok, Thailand pada tanggal 20 Oktober 2022, dipimpin oleh H.E. Arkhom Termpittayapaisith, Menteri Keuangan Thailand. Pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan Lembaga Keuangan Internasional, APEC Sekretariat, APEC Policy Support Unit, dan OECD. Para Menteri bertemu di tengah kondisi ekonomi global yang tidak pasti di mana pemulihan dari pandemi COVID-19 masih lemah dan risiko makroekonomi yang meningkat seperti tingkat inflasi yang tinggi, fragmentasi geopolitik, volatilitas harga energi dan pangan, gangguan rantai pasokan, proyeksi pertumbuhan yang lemah, pengetatan kondisi keuangan, risiko perubahan iklim.
Dengan mengambil tema “Memajukan Digitalisasi, Mencapai Keberlanjutan”, chair pertemuan menekankan pentingnya upaya bersama ekonomi APEC untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan, menyoroti bahwa digitalisasi ekonomi dan pembangunan keberlanjutan akan menjadi kunci bagi pencapaian tujuan kemakmuran bersama di kawasan APEC.
Pada Keketuaan APEC 2022, Thailand mengusung dua agenda prioritas untuk jalur keuangan, yaitu pembiayaan berkelanjutan dan ekonomi digital. Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Arkhom menyampaikan bahwa digitalisasi terbukti menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan, terutama di lingkungan global yang semakin meningkat. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut seharusnya tidak mengorbankan lingkungan yang memburuk secara signifikan. Untuk itu, pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi agenda global, termasuk di kawasan APEC.
Para Menteri Keuangan mendiskusikan kondisi terkini perekonomian global dan kawasan, dengan mendengar beberapa pandangan dari APEC Policy Support Unit dan perwakilan dari Lembaga Keuangan Internasional mengenai prospek ekonomi global dan regional. IMF memprediksi ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,2 persen pada 2022. Sementara untuk kawasan APEC, ekonomi diproyeksikan turun menjadi 2,5 persen tahun ini, serupa dengan proyeksi dari APEC Policy Support Unit.
Tekanan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas telah menyebabkan risiko pelemahan ekonomi. Untuk itu, APEC perlu memikirkan bagaimana mengarahkan langkah-langkah stimulus dari COVID-19 guna mendorong pertumbuhan jangka panjang sambil menjaga kesinambungan fiskal. Para Menteri mengeksplorasi berbagai langkah kebijakan untuk lebih mempromosikan digitalisasi ekonomi dan pembiayaan keberlanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui kebijakan fiskal, rezim perpajakan, program redistribusi, insentif investasi, memanfaatkan digitalisasi, dan mengejar pembangunan berkelanjutan.
Para Menteri berkomitmen untuk menjaga inflasi guna mengurangi peningkatan biaya hidup dan kemiskinan. Mereka juga berkomitmen untuk menjaga perdagangan tetap terbuka sambil melindungi orang dari kebangkitan COVID-19 atau pandemi lain di masa depan. Para menteri juga menyampaikan pandangan masing-masing mengenai tantangan ekonomi makro yang meningkat dan dampaknya terhadap volatilitas harga energi dan pangan.
“Bagi Indonesia, penting untuk menemukan sumber pertumbuhan baru dan melanjutkan reformasi struktural, termasuk pembangunan infrastruktur’’, ujar Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Suahasil Nazara. Saat ini, para investor menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari krisis. Suahasil menambahkan bahwa Indonesia melakukan tiga exit strategy, yaitu: bagaimana APBN dapat kembali ke level defisit sebelum pandemi, bagaimana Bank Sentral dapat mendapatkan likuiditias dari luar sistem setelah penempatan yang besar selama periode pandemi, dan bagaimana mengembalikan kebijakan prudential supervisory yang biasanya dilakukan relaksasi selama pandemi. Ketiga exit strategies tersebut perlu dikoordinasikan, termasuk dukungan dari mitra pembangunan, dan dikomunikasikan dengan baik, serta perlu untuk menjaga diskusi dengan negara lain mengenai exit strategy yang memadai.
Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap agenda prioritas Thailand untuk pembiayaan berkelanjutan. “Indonesia baru saja memperbaharui National Determined Contribution (NDC) menjadi 31,89% dengan sumber daya domestik dan 43,2% dengan dukungan internasional”, ujar Suahasil. Indonesia akan terus melanjutkan komitmen untuk menurunkan netzeroemission pada tahun 2060 atau lebih awal, bekerjasama dengan ADB melalui pembentukan Energy Transition Mechanism (ETM) countryplatform dan rencana penerapan peraturan perpajakan baru yang mencakup pajak karbon.
Di sela-sela kunjungan kerjanya di Bangkok, Wakil Menteri Keungan juga melakukan beberapa pertemuan dengan mitra bilateral, seperti US Deputy Secretary of Treasury, Menteri Keuangan Hong Kong, State Minister of Finance Jepang, dan Menteri Keuangan Thailand, untuk membahas perkembangan perekonomian terkini dan dukungan terhadap agenda keketuaan ASEAN Indonesia 2023.
Pada akhir pertemuan, Menteri Arkhom menyimpulkan bahwa “Perbedaan pandangan politik di antara ekonomi anggota APEC perlu disikapi dengan bijak. APEC perlu terus menunjukkan semangat kerja sama internasionalnya. Untuk itu, keterlibatan semua pihak secara produktif dan konstruktif diperlukan guna mencapai kemakmuran bersama di kawasan.”(*)
